Selain kegiatan sosialisasi dengan touring menjelang 1 Tahun Pemilu 2024, sore hari kegiatan dilanjutkan dengan nonton live streaming peluncuran kirab Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU RI.
KPU Jembrana melaksanakan kegiatan nonton bersama di halaman kantor yang dihadiri Wakil Bupati Jembrana, Dandim 1617 Negara, Polres Jembrana, seluruh penyelenggara pemilu termasuk PPK, serta siswa siswi SMA N 1 Negara.
Kegiatan diawali dengan sambutan selamat datang kepada seluruh undangan yang hadir oleh Ketua KPU I Ketut Gde Tangkas Sudiantara dengan memberikan apresiasi atas kehadiran para undangan untuk menyaksikan kirab Pemilu secara live streaming di kantor KPU Jembrana.
Selanjutnya ditengah-tengah kegiatan nonton bareng juga diselingi dengan kuis pemilu, dan dibagikan souvernir bagi siswa siswi yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.
Adapun kirab pemilu dilaksanakan di 7 titik yakni KPU Provinsi Aceh, KPU Kabupaten Bangka Belitung,KPU provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Morotai,KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan disaksikan oleh seluruh satker KPU provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kirab pemilu dalam rangka setahun menjelang hari pemungutan suara ini mengambil tema “Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa”.(*)
Sebanyak 897 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu di Jembrana dilantik. Minggu 12 February 2023
Pantarlih tersebut nantinya akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu 2024.
Hal ini senada dengan yang disampaikan Made Widiastra ketua divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU kabupaten Jembrana. “Setelah melalui proses perekrutan dari tanggal 26 Januari hingga 11 Februari akhirnya Pantarlih Pemilu untuk kabupaten Jembrana dilantik”,Kata Widiastra.
“Hari ini Minggu 12 Februari kita melakukan pelantikan sebanyak 897 pantarlih, yaitu sejumlah TPS yang sudah kita tetapkan, untuk teknisnya dilakukan oleh masing-masing PPS.” Lanjut Widiastra.
Ada empat agenda terkait kegiatan yang dilaksanakan hari ini diantaranya adalah pelantikan, apel kesiapan, dan bimtek pantarlih. Selesai melaksanakan bimtek, KPU kabupaten Jembrana bersama pantarlih melaksanakan coklit serentak kepada para tokoh yang ada di Jembrana.
Sejumlah tokoh yang berhasil dicoklit diantaranya ketua DPRD kabupaten Jembrana, Sekda Jembrana, ketua Bawaslu Jembrana, serta para kepala dinas. Adapun tokoh-tokoh lain yang belum bisa dicoklit akan dijadwalkan kemudian karena kesibukan mereka. “Kami juga berharap kepada masyarakat agar mendukung kegiatan coklit ini, terlebih lagi berpartisipasi aktif dengan cara mengecek DPT online melalui aplikasi yang disediakan” tutup Widiastra.(*)
Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan event Touring Cross Border Malaysia – Thailand 2023, yang akan diselenggarakan komunitas Big Bike Owner. Turing dimulai pada 16-26 Februari 2023. Selain membawa misi utama mempromosikan budaya dan destinasi wisata Indonesia kepada para bikers di Malaysia dan Thailand, event ini juga bertujuan mempererat silaturahmi para bikers Indonesia dengan Malaysia dan Thailand, serta bikers di kawasan ASEAN lainnya.
“Melalui turing, komunitas otomotif bisa mempererat soliditas kawasan ASEAN agar semakin kuat dan solid. Komunitas otomotif menjadi kekuatan sosial bagi ASEAN, yang dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan ASEAN. Karena itu, event ini juga memperkuat posisi Indonesia yang pada tahun ini memegang Keketuaan ASEAN,” ujar Bamsoet usai menerima komunitas Big Bike Owner, di Jakarta, Selasa (7/2/23).
Pengurus Big Bike Owner yang hadir antara lain, Ketua Umum Andri Adam, Penasihat Malik Saleh, Pembina Ahmad Dipoditiro, Ketua Chapter DKI Andry Rento Ikbal, dan Ketua Chapter Sukabumi HM. Firmansyah.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada hari pertama touring, 16 februari 2023, para peserta akan menghabiskan waktu di Kuala Lumpur, Malaysia untuk persiapan teknis. Dilanjutkan pada hari kedua menempuh rute sejauh 494 Km menuju Klang Resort Danok, Thailand.
“Pada 18 Februari 2023, peserta akan touring dengan menempuh rute sepanjang 355 Km, serta pada 19 Februari 2023 menempuh rute 182 Km untuk mengeksplorasi wilayah Thailand. Pada 21 Februari 2023, mereka akan kembali ke Malaysia dengan menempuh rute sepanjang 452 Km, dilanjutkan pada 22 Februari 2023 turing sejauh 261 Km, dan turing sejauh 463 Km pada 23 Februari 2023, untuk mengeksplorasi berbagai wilayah Malaysia. Turing berakhir pada 25 Februari 2023, dan bersiap kembali ke Jakarta keesokan harinya,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, di setiap negara yang dilintasi, mereka akan bertemu dengan duta besar maupun perwakilan diplomat Indonesia yang bertugas. Sekaligus bertemu para komunitas otomotif dari negara setempat.
“Big Bike Owner juga akan mengajak komunitas otomotif untuk melakukan turing di Indonesia. Mengeksplorasi berbagai destinasi wisata Indonesia seperti Lombok, Bali, Danau Toba, maupun Tanjung Lesung. Kita juga siap membantu pengurusan FIA Carnet De Passages En Douane (CPD) bagi para komunitas otomotif dunia yang ingin turing di Indonesia,” pungkas Bamsoet. (*)
Ket:Kemendagri Serahkan Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM dan Konsepsi Penyusunan RTRW kepada Pj. Gubernur DOB Papua
Sorong – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawal penyelenggaraan pemerintahan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Komitmen tersebut dibuktikan dengan telah diserahkannya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada Penjabat (Pj.) Gubernur di 4 DOB Papua.
Adapun dokumen itu meliputi rancangan pembangunan di berbagai sektor. Di antaranya, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan konsepsi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dokumen dalam pencapaian pelaksanaan pemerintahan.
“Kami sudah siapkan konsepsinya. Kepala daerah harus mengacu pada urusan prioritas terkait dengan apa yang kita gagas, utamanya soal pendidikan,” kata Teguh dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan membahas penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB di Papua.
Teguh menjelaskan, dokumen konsepsi penyusunan RTRW dilaksanakan sebagai konsep arah pengembangan wilayah provinsi dan referensi strategis. Hal ini sekaligus sebagai konsepsi awal kerangka pikir untuk ditindaklanjuti dasar penyusunan RTRW.
“Penyusunan ini dalam rangka penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Adapun dokumen rencana aksi penerapan SPM disusun sebagai langkah-langkah operasional dalam rangka pencapaian target terhadap 6 bidang urusan wajib. Hal ini di antaranya berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas (Pol PP, Bencana, Damkar) dan sosial. Apalagi urusan tersebut menjadi hak setiap warga negara dan menjadi kewajiban/prioritas bagi penyelenggara pemerintahan di daerah.
“Dokumen rencana aksi penerapan SPM adalah sebagai dasar dalam penyusunan dokumen RKPD,” tambah Teguh.
Selain itu, urusan itu juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
“Berkaitan dengan hal tersebut, agar seluruh Pj. Gubernur DOB untuk segera mempedomani dokumen dimaksud. Dan diharapkan melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait,” pungkasnya.(*)
Budidaya Lebah Madu jenis (apis melifera) dari kelompok tani lebah madu Buana Sari mampu merambah pasar yang lebih luas. Kini kelompok tani lebah madu Buana Sari asal Desa yeh Sumbul Kecamatan Pekutatan, dengan budidaya Madu Pak Ngah sudah mulai diekspor ke Tiongkok, Singpura, Eropa dan kita juga pernah ekspor ke Rusia.
Hal ini kata pengelolanya tak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah ,dengan visi bupati untuk meningkatkan investasi serta perluasan pemasaran hingga ekspor.
Saat panen madu ketiga di Banjar Munduk Anggrek, dihadir langsung Bupati Jembrana bersama Dandim 1617 Jembrana, Jum’at (3/2) sore,Made Dwi Sumadi Putra (Dek Ong) selaku perwakilan dari Kelompok Tani Lebah Madu Buana Sari menyampaikan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Jembrana untuk sosialisasi produk madunya.
“Berkat dukungan dari pemerintah kita selalu dilibatkan dalam pameran-pameran, pameran lokal bahkan di provinsi dan juga nasional, kita terpilih menjadi UMKM Brelianpreneur tingkat nasional tahun 2022, berkat capaian tersebut kita diberi akses pameran di Jakarta Convention Center,” ucapnya.
Untuk pemasaran produk, ia mengatakan berkat dukungan pemerintah telah memasarkan sampai ke Mancanegara.
“Produk Madu Pak Ngah sudah mulai diekspor ke Tiongkok, Singpura, Eropa dan kita juga pernah ekspor ke Rusia. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati bisa hadir ditengah-tengah kita untuk ikut bersama-sama dalam panen madu ini,”tandasnya.
keberadaan budidaya lebah madu unggulan asal benua Australia ini di Banjar Munduk Anggrek sudah berjalan 5 bulan. Sedangkan untuk panen madu sendiri adalah yang ketiga.
“Awal pandemi kemarin kita coba kembangkan lebah jenis apis melifera asal Australia ini di Yeh Sumbul dan cukup berhasil berkat dukungan Bapak Bupati I Nengah Tamba, Dinas Peternakan dan Perbekel Yeh Sumbul, dan hari ini di Munduk Anggrek merupakan panen yang ketiga setelah berjalan lima bulan,” kata Dek Ong.
Lanjut pihaknya mengungkapkan setelah berhasil di Yeh Sumbul mulai mengembangkan di beberapa desa, diantaranya Yehembang dan Yehembang Kauh yang hari ini panen.
“Dari 172 kotak lebah panen madu hari ini kita dapatkan empat kwintal lebih dengan masa waktu panen 1-2 bulan,” ungkapnya.
Sementara Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan untuk kualitas Pak Madu Pak Ngah sudah tidak perlu diragukan lagi. Madu Pak Ngah merupakan madu murni yang berkualitas dan asli.
“Ini adalah madu murni, hari ini kita saksikan sendiri hasil panen madu Pak Ngah, madunya bagus warnanya merah seperti tuak, ini mungkin dipengaruhi karena disini banyak pohon kelapa, warnanya terbentuk karena serbuk sari kelapa yang menjadi sumber makanan di sekitar lingkungan budidaya,”kata Bupati Tamba saat menyaksikan panen madu.
Bupati Tamba mengaku telah lihat sendiri bagaimana proses panennya itu menjaga keaslian dan kemurnian madu . Ia berharap produk UMKM ini bisa didukung sekaligus mendapat ditempat dihati masyarakat.
“Produk ini sudah bisa didapatkan di Sentra Tenun Kabupaten Jembrana harganya terjangkau, untuk kesehatan tidak ada yang mahal,”tegasnya. (!)
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Toll Road di Bali. Membentang 96,8 Km dari Gilimanuk – Mengwi, menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke berbagai kawasan metropolitan di Denpasar. Jagat Kerthi Toll Road menjadi jalan tol kedua yang berada di Bali setelah Bali Mandara, sekaligus menjadi jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia dengan tambahan fasilitas jalur khusus untuk
sepeda dan motor secara terpisah sepanjang 42,2 Km.
“Jagat Kerthi Toll Road akan melalui 3 Kabupaten, 13 Kecamatan, serta 58 Desa. Proyek pembangunannya telah masuk Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Groundbreaking sudah dilaksanakan pada 10 September 2022 oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Bali I Wayan Koster. Ditargetkan selesai pada 2024-2025. Sehingga para investor dan calon investor tidak perlu khawatir terhadap progres pembangunan sekaligus potensi ekonominya,” ujar Bamsoet usai menerima Direktur Utama PT Tol Jagat Kerthi Bali Tito Sulistio, di Jakarta, Jumat (3/2/23).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pembangunan Jagat Kerthi Toll Road akan memberikan kemudahan akses kepada angkutan barang/logistik yang melalui jalan poros nasional dari Jawa, Bali dan NTB, sehingga bisa dikembangkan menjadi salah satu pusat logistik nasional. Jagat Kerthi Toll Road juga akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Karena bisa memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Gilimanuk ke Kawasan Metropolitan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita) dari 6 jam menjadi 2 jam.
“Sehingga bisa meningkatkan konektivitas sekaligus melahirkan lebih banyak lagi destinasi wisata di kawasan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah, seperti di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan. Pada akhirnya akan berdampak positif pada penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum FKPP ini menerangkan, keberadaan Jagat Kerthi Toll Road telah menarik investasi pembangunan Taman Kerti Bali Semesta, di Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Wahana wisata seluas 57 hektar, yang akan menjadi taman wisata terluas di Asia Tenggara. Dibangun atas kolaborasi internasional antara Paramount Pictures dan perusahaan Indonesia PT Kios Ria Kreasi (KIOS).
Kesepakatan kerjasama telah ditandatangani pada 25 Juli 2022 antara Vice President of Themed Entertainment and Experiences Paramount Global Mr. Ty Granaroli, dengan Direktur Utama KIO Ade Sulistioputra. Disaksikan secara virtual oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bali I Wayan Koster, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani.
“Taman Kerti Bali Semesta akan menggabungkan karakter tematik dunia sinema Paramount Pictures seperti karakter-karakter di dalam Nickelodeon seperti SpongeBob SquarePants, Dora the Explorer, dan Teenage Mutant Ninja Turtles, digabung dengan karakter kebudayaan dan keindahan alam Bali. Sehingga bisa memberikan pengalaman menarik bagi para turis. Keberadaanya bisa menampung hingga lebih 5 juta pengunjung di tahun pertama. Sekaligus semakin mengukuhkan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia,” pungkas Bamsoet. (*)
Surabaya – Dirjen Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan rasa syukur atas berbagai hasil kinerja positif dan kepercayaan publik yang diraih instansinya. Dia pun mengucapkan penuh takzim, ujarnya untuk memotivasi hadirin pada pada Rapat Koordinasi Forum Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh DP3AK Jatim di Surabaya, Jumat (27/1/2023).
Soal pengungkit perubahan, Zudan mengajak jajaran Dukcapil di Jawa Timur itu untuk merasakan berbagai perubahan positif dalam pelayanan publik berkaitan dengan kontribusi data Dukcapil. Sebut saja, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dan, satu lagi, NIK juga digunakan sebagai pengganti identitas peserta program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan.
Begitu juga, Zudan mengungkapkan bahwa data kependudukan berupa NIK hingga face recognition diakses dan memberikan manfaat untuk ribuan lembaga layanan publik di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang selalu mendorong Dukcapil terus memberikan kontribusi untuk pelayanan publik di Indonesia dengan menyediakan data kependudukan sebagai backbone sumber data nasional.
Namun di saat yang sama, Zudan juga mengungkap fakta bahwa kekuatan server di data center Dukcapil sama dengan kekuatan di tahun 2015 ketika hanya melayani 40-200 lembaga pengguna yang diberi hak akses melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan data.
“Meskipun ‘ngos-ngosan ‘kita tetap ingin maju terus dengan berbagai pembenahan. Kita ingin terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan adminduk secara nasional,” ujarnya serius.
Untuk itu Zudan mengajak, wabil khusus jajaran Dukcapil se-Jatim, agar yang ada di hati, pikiran, dan tindakan korps Dukcapil semuanya mengarah ke peningkatan kualitas layanan tersebut.
Mengapa harus meningkatkan kualitas pelayanan? Zudan menjawab sendiri pertanyaan itu. “Karena kita ingin membangun branding baru Dukcapil. Ini terus kita lakukan, diawali dengan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) 2018 hingga ke program Dukcapil Go Digital 2019.”
Dengan meningkatkan kualitas pelayanan adminduk, Dukcapil ingin branding lama yang seolah sudah terstigmatisasi tentang Dukcapil yang lelet, birokratis, banyak persyaratan yang tidak perlu, menjadi Dukcapil yang bagus, cepat, layanan digital yang sederhana dan mudah, gratis dan Dukcapil yang semakin maju.
“Saya ingin ini berawal dari Jawa Timur. Saya mengawal pelayanan Adminduk itu di 38 provinsi, dan sudah saya datangi semua lebih kurang 400 Disdukcapil kabupaten/kota. Jadi saya bisa tahu bahwa semangat Jatim itu kuat sekali untuk maju,” kata Dirjen disambut applause hadirin.
Zudan berjanji akan segera berkunjung ke 6 kabupaten di Jatim yang belum sempat didatanginya, yakni Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pacitan, Banyuwangi.(!)
Jakarta – Dalam rangka percepatan perizinan berusaha, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengusulkan adanya DAK Nonfisik Bidang Tata Ruang. Hal ini mengemuka dalam Breakfast Meeting yang dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang dihadiri Tenaga Ahli Utama KSP serta perwakilan dari pejabat struktural Deputi Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Kamis (26/01) di Hotel Pullman Jakarta.
Pertemuan bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rakornas Forkopimda di SICC Sentul agar persoalan tata ruang dpt segera diselesaikan, di antaranya melalui pengusulan DAK Nonfisik Bidang Tata Ruang untuk percepatan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), guna mendukung perizinan berusaha.
Dalam pertemuan, Dirjen Tata Ruang menyampaikan bahwa Persoalan tata ruang sebagaimana arahan Presiden dalam Forkopimda, pada dasarnya karena kurang tersedianya RDTR sehingga perizinan secara cepat melalui OSS jadi terkendala, meskipun perizinan masih bisa menggunakan mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) namun memerlukan waktu yang lebih lama, mengingat perlunya tahapan penilaian dengan Rencana Tata Ruang yang tersedia.
Beberapa kendala ketersediaan RDTR berdasarkan identifikasi Kementerian ATR/BPN, diantaranya adalah keterbatasan keuangan dari pemerintah daerah untuk penyusunan RDTR. Atas hal tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Tata Ruang menginisiasi usulan adanya DAK Nonfisik Bidang Tata Ruang, mengingat DAK merupakan salah satu intrumen Transfer ke Daerah dr APBN.
Berkenaan hal tersebut, perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Anshori selaku Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang menyampaikan bahwa percepatan ketersediaan RDTR di daerah sebelumnya telah didorong oleh Kementerian Dalam Negeri, di antaranya melalui Surat Bersama antara Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, surat-surat formal yang ditujukan kepada kepala daerah, dan amanat dalam Permendagri terkait RKPD dan APBD sejak tahun 2020.
Terkait dengan usulan DAK Nonfisik, Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada prinsipnya mendukung mengingat memiliki urgensi tinggi untuk percepatan perizinan berusaha dan dapat mendukung operasionalisasi publik daerah sebagaimana ketentuan kriteria dari DAK Nonfisik, serta mempertimbangkan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Usulan DAK dimaksud juga perlu mempertimbangkan kriteria lokasi prioritas, perhitungan kebutuhan anggaran per RDTR yang optimal, dan kriteria persyaratan daerah yang mendapatkan alokasi.
Selanjutnya dari hasil Breakfast Meeting, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN akan mempersiapkan hal-hal dibutuhkan dalam pengusulan DAK Nonfisik serta berkoordinasi lanjut dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk penyikapan komitmen dukungan sesuai tugas fungsinya masing-masing.(!)
Negara – Kasus infeksi Covid-19 sudah mulai menurun dari pada tahun sebelumnya, namun antisipasi dan kewaspaaan terhadap virus satu ini masih menjadi prioritas utama.
Hal ini tentu menjadi fokus utama dalam perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menindaklanjuti pertemuan dengan Yayasan IDEP Selasa (24/01) dalam membantu program pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Kamis (26/01) dengan turut menggandeng Puskesmas 1 Negara dan Yayasan IDEP, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara (Rutan Negara) melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2.
Vaksinasi dosis booster ke-2 bagi WBP ini merupakan kegiatan vaksinasi pertama yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Kegiatan vaksinasi yang mengambil tempat di Ruang Apel ini diikuti oleh seluruh petugas, WBP serta Dharma Wanita Persatuan (DWP).
Juli Tresna salah satu perawat di Rutan Negara mengatakan kegiatan vaksinasi ini merupakan vaksinasi yang kesekian kalinya di Rutan Negara. “Ternyata dari sejumlah WBP yang diusulkan untuk menerima vaksinasi Booster ke-2 atau vaksin Tahap 4, masih ada warga binaan yang belum pernah vaksin sama sekali karena mereka merupakan Narapidana baru. Oleh karena itu, sehubungan dengan edaran dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Vaksinasi Covid-19 dosis Booster ke-2 kepada kelompok masyarakat umum, kami bekerjasama dengan Puskesmas 1 Negara dan Yayasan IDEP menyelenggarakan vaksinasi hari ini,” ujar Juli.
Dalam pertemuan sebelumnya Rutan Negara telah melakukan koordinasi dengan Yayasan IDEP dan mengusulkan 180 peserta vaksin Covid-19 yang terdiri dari 144 orang WBP dan 29 orang Petugas Pemasyarakatan serta 7 orang DWP. Namun pada pelaksanaanya hanya 163 orang peserta yang berhasil menerima vaksin. Adapun rincian pemberian vaksin Covid-19 yaitu 130 orang WBP yang divaksin (2 orang ditunda karena sakit dan 13 orang belum waktunya untuk mendapatkan vaksin), 26 orang pegawai yang divaksin (3 orang pegawai tidak mengikuti vaksinasi dikarenakan sakit) serta 7 orang DWP. Dari 163 orang yang berhasil divaksin terdapat 4 orang mendapatkan dosis pertama, 3 orang mendapat dosis kedua, 12 orang dosis ketiga, dan 144 orang mendapat dosis keempat. “Vaksin yang kita (petugas Puskesmas 1 Negara) berikan kepada sasaran vaksinasi kali ini yaitu jenis Pfizer,” ungkap Dwi Antarini.
Pelaksanaan vaksinasi ini tidak berbeda dengan proses vaksinasi sebelumnya, yang diawali dengan pengecekan identitas diri, skrining kesehatan (dengan mengecek suhu badan, tekanan darah, dan Riwayat kesehatan sebelumnya), setelah memenuhi syarat dan dinyatakan sehat kemudian diberikan vaksin. Selanjutnya, dilakukan observasi gejala KIPI kepada penerima vaksin. Syukurnya seluruh penerima vaksin tidak mengalami gejala KIPI. “Kegiatan vaksinasi ini juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak Narapidana,yaitu mendapatkan Pelayanan Kesehatan,” sambung Juli.
“Kami (Rutan Negara) berterima kasih kepada pihak Puskesmas 1 Negara dan Yayasan IDEP yang telah membantu pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak Narapidana dalam hal peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan kami. Kami harap program – program positif seperti ini dapat terus berlanjut khususnya bagi warga binaan,” ujar Lilik Subagiyono selaku Kepala Rutan Negara. WBP juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan vaksinasi. “Saya senang sekali disini (Rutan Negata) sangat memperhatikan kesehatan kami (WBP), bahkan saya tidak pernah telat mengikuti kegiatan vaksin. dengan adanya vaksin booster ke-2 ini saya jadi mendapat pelindungan ekstra,” ujar TA salah satu warga binaan yang menerima vaksin dosis booster ke-2.(!)
Ket foto : Gek Ayu Lokawati, saat berada di salah satu Pura di Bali
MANGUPURA, Kalah berjuang di tingkat PK, rupanya tidak menyurutkan semangat, Gek Ayu Lokawati untuk memperjuangkan keadialan atas dirinya yang telah terzolimi.
Wanita tangguh yang tinggal di Banjar Lalang Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Tabanan ini, kembali pasang kuda-kuda untuk menempuh upaya hukum lainnya, demi mendapatkan keadilan.
Dia merasa, mulai dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Tabanan dan putusan PK dari Mahkamah Agung beberapa waktu lalu, benar-benar ganjil dan sedikitpun tidak memberikan keadilan kepada dirinya.
Pasalnya, putusan PN Tabanan dan putusan PK, dinilainya tidak relefan dengan kasus yang dihadapinya serta putusan yang tidak mendasar dan diduga berpihak kepada penggugat.
Dimana dalam putusannya, dia diperintahkan untuk mengesahkan pernikahannya dengan pihak pengugat (Hollstein Horst Norbert), warga Jerman yang pernah tinggal serumah dengan dirinya dan kini tinggal di Singaraja. Sementara menurutnya, tidak pernah ada upacara pernikahan dalam bentuk apapun.
“Ini putusan aneh bagi saya karena saya digugat atas perbuatan melanggar hukum karena tidak mencatatkan perkawinan. Bagaimana saya mencatatkan, wong tidak ada pernikahan dan pengugat sebagai WNA tidak pernah memberikan dukumen apapun itu,” tegasnya, Rabu (25/1/2023)
Tapi menurut Gek Ayu putusannya, hakim memerintahkan untuk mengesahkan pernikahan antara dirinya dengan Hollstein Horst Norbert (pengugat). Putusan itulah dinilainua lucu karena terkesan pengadilan memaksa orang menikah tanpa dasar suka sama suka.
Hakim di dua tingkat peradilan tersebut menurutnya juga memutus perkara diduga tidak berdasarkan data yang riil. Dimana putusan tersebut hanya didasarkab oleh bukti foto upacara adat, yang sejatinya bukti foto tersebut merupakan foto saat upacara Metatah atau potong gigi, bukan upacara pernikahan.
“Sekali lagi, antara saya dengan penggugat tidak pernah ada pernikahan, baik secara adat, Agama maupun secara dinas. Kami memang pernah serumah, tapi hubungan kami tanpa status yang jelas,” tuturnya.
Gek Ayu menambahkan, saat upacara Metatah atau potong gigi di kampungnya di wilayah Buleleng, kebetulan pihak penggugat hadir dan mengikuti prosesi potong gigi. Prosesi upacara tersebut kemudian diabadikan atau difoto dan foto itulah sekarang dijadikan bukti, seolah-olah upacara pernikahan secara Hindu.
“Itu tidak benar, sama sekali tidak ada upacara pernikahan secara Agama. Sayangnya Ida Sulinggih yang memuput yadnya saat itu sudah lebar (meninggal) coba kalau beliau masih ada, ceritanya akan lain,” imbuhnya.
Keganjilan lain yang dialaminya, saat mengetahui kartu KK nya tiba-tiba berubah status. Dimana belakangan starusnya adalah menikah dengan penggugat dan dirinya tercatat sebagai kepala keluarga.
“Untuk keganjilan ini saya sempat mendatangi Dukcapil Buleleng, untuk menanyakan apa dasar mengubah KK saya dan kemudian mengesahkan pernikahan saya dengan penggugat. Pihak Dukcapil hanya menjelaskan bahwa bersadarkan putusan pengadilan, dampa mau memberikan dukumen pendukung pengesahannya,” tegasnya.
Terkait dengan perubahan status dirinya dalam KK, Gek Ayu menduga ada pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak penggugat, karena itulah dia akan mengambil langkah hukum terkait dengan dugaan pemalsuan tersebut. Apa langkah hukum yang akan ditempuh, Gek Ayu mengaku masih mempertimbangkan dengan kuasa hukumnya.
Lebih lanjut Gek Ayu menjelaskan, upaya gugatan yang dilakukan oleh pihak pengugat adalah semata-mata ingin merebut harta yang dimilikinya. Padahal Gek Ayu mengaku tidak memiliki harta, hanya punya rumah tempat tinggal yang dimilikinya.
“Rumah yang saya tempati sekarang ini adalah hasil kerja keras saya sendiri. Saya pernah jadi pedagang asongan kok, ini benar-benar jerih payah saya sendiri. Bahka saat bersama dengan pengugat, saya yang menafkahinya, bukan dia,” tuturnya.
Gek Ayu mengaku sudah mengetahui motif pihak pengugat melakukan gugatan, yakni ingin menguasai rumah dan tanah miliknya. Terbukti, pihak pengugat sebelumnya sudah pernah datang beberapa kali ingin menjual tanah dan rumah milik Gek Ayu.
“Ini tanah, sertifikatnya atas nama saya dan saya beli dengan hasil keringat saya sendiri. Ini bisa dibuktikan dengan pembukuan keuangan saya yang memang saya buat sejak dulu,” paparnya.
Dijelaskan pula, dengan pengesahan seolah-olah ada pernikahan antara dirinya dengan penggugat, sekarang pihak penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang buntut-buntutnya sudah pasti menuntut harta gono gini.
“Tapi saya tidak akan biarkan itu terjadi. Saya akan mengambil langkah hukum terkait dugaan pemalsuan dukumen sehingga ada pengesahan pernikahan. Saya yakin ini akan terungkap, keadilan pasti akan saya dapatkan. Nanti juga akan saya beberkan fakta-fakta lainnya, tunggu saja,” pungkasnya.(red)
